PT.Surveyor Indonesia

Selamat Datang di Verifikasi Industri

USDFS-IJEPA (User Specific Duty Free Scheme).

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) merupakan kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Perjanjian kerjasama IJ-EPA ini disusun untuk menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui tiga pilar, yaitu: liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama untuk pengembangan kapasitas sektor-sektor industri prioritas. Pemerintah Republik Indonesia kemudian meratifikasi kerangka kerjasama IJ-EPA tersebut dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership.

Dalam kerjasama ekonomi tersebut mengacu pada Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement diatur mengenai User Specific Duty Free Scheme (USDFS).

USDFS ini merupakan bagian dari pemberlakukan IJ-EPA adalah skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada user (industri pengguna yang berbadan hukum di Indonesia) yang layak mendapatkan SKVI dalam rangka implementasi USDFS IJ-EPA.

BMDTP (Bea Masuk ditanggung Pemerintah).

Dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) kepada industri sektor tertentu.

Industri sektor tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional sebagaimana diusulkan kementerian/lembaga selaku pembina sektor industri.

BMDTP dapat diberikan terhadap impor barang dan bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan kriteria:

  1. Memenuhi penyediaan barang dan /atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen
  2. Meningkatkan daya saing
  3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
  4. Meningkatkan pendapatan negara

Sektor industri tertentu yang berada dalam binaan Departemen Perindustrian dan berhak mendapatkan fasilitas BMDTP tahun anggaran 2012 adalah :

  1. Komponen Kendaraan Bermotor
  2. Alat Besar
  3. Elektronika
  4. Perkapalan
  5. Pembuatan Alat Tulis
  6. Pembuatan Kemasan Plastik
  7. Pembuatan Karpet
  8. Industri Kereta Api
  9. Pembuatan Serat Optik
  10. Industri Telekomunikasi
  11. Tinta Khusus (Toner)
  12. Industri Resin
  13. Industri Pupuk

Dalam rangka mendapatkan kepastian dan atau kebenaran atas pemenuhan persyaratan dalam pemberian BMDTP atas impor barang yang dilakukan oleh Industri tertentu perlu dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor. PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam rangka pemberian fasilitas BMDTP.

Aplikasi

USDFS-IJEPA
Image 01

PT. Surveyor Indonesia (Persero) adalah surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam rangka USDFS IJ-EPA

Pendaftaran
BMDTP
Image 02

PT Surveyor Indonesia adalah surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam rangka pemberian fasilitas BMDTP

Pendaftaran
LCGC
Image 03 Verifikasi Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi & Harga Terjangkau ( Low Cost Green Car ) Pendaftaran