Profil PTSP


PTSP - Provinsi Sumatera Barat

Nama Institusi

Provinsi Sumatera Barat

Alamat Kantor

Jl. Setia Budi No. 15, Padang.

Nama Pimpinan

Maswar Dedi, AP, M.Si.

Telepon

+62751-811342

Fax

+62751-811342

Website

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Email

dpmptsp@sumbarprov.go.id

Latitude/Lintang

0° 56' 19.90'' S

Longitude/Bujur

100° 21' 37.40'' E

Kontak 1

Maswar Dedi, A.P, M.Si

maswardedi74@gmail.com

Kontak 2

Asrul, S.E

asrul_jalal@yahoo.co.id

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Sumatera Barat
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  4. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  5. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
  6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  7. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)
  8. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENANAMAN MODAL
  9. IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  10. IZIN USAHA INDUSTRI PERLUASAN MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  11. IZIN USAHA INDUSTRI PERLUASAN TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  12. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  13. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
  14. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  15. SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (SIPA)
  16. IZIN PERUSAHAAN PEMBORAN AIR TANAH
  17. IZIN PENGGALIAN AIR TANAH
  18. SURAT IZIN JURU BOR (SIJB)
  19. PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  20. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA
  21. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA
  22. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) MINERAL DAN BATUBARA
  23. SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR) MINERLA LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
  24. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  25. IZIN SEMENTARA UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  26. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KEBUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  27. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  28. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TERHADAP PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KAPASITAS 25 KVA S/D 200 KVA
  29. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  30. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  31. IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN
  32. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG
  33. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  34. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  35. REKOMENDASI SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
  36. REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN
  37. REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM UTAMA
  38. REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS A
  39. REKOMENDASI IZIN USAHA PRODUK KOSMETIK
  40. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IIOT)
  41. REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
  42. IZIN PENDIRIAN SMA SWASTA
  43. IZIN PENDIRIAN SMK SWASTA
  44. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHKHTR) DAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKHKM) PADA HUTAN PRODUKSI
  45. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN MAKSIMAL 5 HA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL
  46. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
  47. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
  48. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK)
  49. REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) RESTORASI HASIL EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
  50. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  51. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
  52. SURAT IZIN KAPAL PENAGKAP IKAN (SIKPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D 30 GT
  53. SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)
  54. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH
  55. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  56. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  57. IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA LNDONESIA SWASTA
  58. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (LPTKS-AKL)
  59. PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
  60. TANDA DAFTAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA
  61. IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
  62. IZIN PONDOK WISATA
  63. IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA
  64. TANDA DAFTAR USAHA DAYA TARIK WISATA
  65. IZIN USAHA RUMAH MAKAN
  66. IZIN USAHA BILYARD
  67. TANDA DAFTAR USAHA SPA
  68. TANDA DAFTAR USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA
  69. TANDA DAFTAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA
  70. TANDA DAFTAR USAHA JASA PRAMUWISATA
  71. IZIN USAHA JASA BOGA
  72. REKOMENDASI IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI WILAYAH KEANGGOTAAN KOPERASI LINTAS PROVINSI
  73. IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
  74. IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT KAPAL LAUT
  75. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
  76. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI
  77. IZIN USAHA TALLY MANDIRI
  78. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
  79. IZIN PENGEOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  80. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  81. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  82. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  83. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DIDALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  84. REKOMENDASI IJIN TRAYEK / IZIN OPERASI ANGKUTAN ANTAR KOTA, ANTAR PROVINSI (AKAP) YANG MELAMPAUI WILAYAH DAERAH PROVINSI
  85. REKOMENDASI PENETAPAN DLKR / DLKP PELABUAHAN PENGUMPUL
  86. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
  87. IZIN PENGANGKATAN ANAK
  88. IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
  89. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
  90. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  91. IZIN PEMANCANGAN TIANG PANCANG REKLAME, JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG (JPO) DAN SEJENISNYA
  92. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  93. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  94. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  95. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
  96. IZIN PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH/MATA AIR
  97. IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN PENGAIRAN DAN LAHAN PADA DAERAH SEMPADAN DAN SALURAN/SUNGAI
  98. IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN/VAKSIN DARI DAN KEWILAYAH PROVINSI (ANTAR PROVINSI/PULAU DALAM WILAYAH RI)
  99. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN OBAT HEWAN ANTAR PROVINSI/PULAU
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id