Profil PTSP


PTSP - Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Institusi

Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor

Jl. Pramuka No.23 dan Jl. Cik DItiro NO.29 Palu

Nama Pimpinan

Ir. Christina. Shandra Tobondo

Telepon

+62451-421807

Fax

+62451-458714

Website

kp2td.sulteng.go.id

Email

dpmptsp.sulteng01@gmail.com

Latitude/Lintang

0° 53' 32.90'' S

Longitude/Bujur

119° 52' 22.20'' E

Kontak 1

Ir. Christina. Shandra Tobondo

dpmptsp.sulteng01@gmail.com

Kontak 2

Ramli Sanudin, S.E,M.Si

ramli.sanudin@gmail.com

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Sulawesi Tengah
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
  2. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
  3. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  4. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS B
  5. PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)
  6. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  7. IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN
  8. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  9. IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM MADYA
  10. IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA
  11. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
  12. IZIN PRODUKSI KOSMETIK GOL B
  13. REKOMENDASI IZIN PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKES
  14. PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
  15. REKOMENDASI PERPANJANGAN SURAT IJIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA S\NASTA (SIPPTKIS/PPTKIS)
  16. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (LPTKS-AKL)
  17. REKOMENDASI KEPADA SWASTA DALAM PENGELENGGARAAN PAMERAN BURSA KERJA/JOB FAIR SKALA PROVINSI
  18. IZIN LEMBAGA PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN SKALA PROVINSI
  19. PERMOHONAN PENDIRIAN KANTOR CABANG PELAKSANAAN PENEMPATAN
  20. IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYANAN RAKYAT (SIUPPER)
  21. REKOMENDASI TERHADAP PERIJINAN MAGANG KE LUAR NEGERI
  22. SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  23. IZIN LINGKUNGAN
  24. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  25. IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAN 1 (SATU) DAERAH PROVINSI, TERDIRI DARI :
  26. IZIN OPERASIONAL PRAMUWISATA
  27. REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  28. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  29. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  30. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)
  31. IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT KAPAL LAUT
  32. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  33. IZIN PENGERJAAN PENGERUKAN WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  34. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
  35. REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN UMUM
  36. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
  37. IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT DAN PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT
  38. IZIN LOKASI, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  39. IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  40. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  41. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  42. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DI DALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  43. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  44. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  45. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  46. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  47. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
  48. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
  49. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  50. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)
  51. IZIN INVESTASI
  52. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  53. IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI
  54. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  55. IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  56. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN (IKAN, UDANG, RUMPUT LAUT, MUTIARA) YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAMA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  57. IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  58. PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  59. REKOMENDASI PERSYARATAN DASAR PENGGOLONGAN KELAS HOTEL
  60. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)
  61. IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
  62. IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR
  63. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DENGAN JANGKA WAKTU DAN VOLUME TERTENTU
  64. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
  65. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHKHTR) DAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKHKM) PADA HUTAN PRODUKSI
  66. IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM)
  67. IZIN PEMANFAATAN KAYU
  68. PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  69. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  70. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN / ATAU PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KOMODITAS TAMBANGNYA BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG SAMA
  71. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  72. SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR) MINERLA LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
  73. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  74. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  75. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  76. IZIN PENGGALIAN AIR TANAH
  77. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  78. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
  79. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KEBUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  80. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  81. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IZIN OPERASI) KAPASITAS DIATAS 200 KVA
  82. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  83. IZIN USAHA INDUSTRI BESAR
  84. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  85. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  86. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
  87. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  88. IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2) PENGECER TERDAFTAR
  89. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA
  90. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
  91. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB
  92. IZIN PENYELENGGARAAN POS
  93. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN
  94. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  95. IZIN PEMBANGUNA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  96. IZIN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENGELUARAN TERNAK POTONG ANTAR PROVINSI/PULAU
  97. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  98. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN TELUR TETAS ANTAR PROVINSI/PULAU
  99. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN DAY OLD CHICK (DOC)/DAY OLD DUCK (DOD) ANTAR PROVINSI/PULAU
  100. IZIN PENGANGKATAN ANAK
  101. IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
  102. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
  103. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  104. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  105. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  106. IZIN PERSSETUJUAN PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
  107. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK UNTUK IUP YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
  108. SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (SIPA)
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id