Profil PTSP


PTSP - Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama Institusi

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat Kantor

Jl. Udayana No. 4 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Nama Pimpinan

Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si

Telepon

+62370 - 646475

Fax

+62370 - 632632

Website

investasi-perizinan-ntbprov.go.id

Email

dpmptsp@ntbprov.go.id

Latitude/Lintang

8° 34' 42.00'' S

Longitude/Bujur

116° 6' 8.00'' E

Kontak 1

Rizal

Kontak 2

Dra. Nunung Triningsih, M.M

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Nusa Tenggara Barat
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. REKOMENDASI PENERBITAN SIUP-MB BAGI DISTRIBUTOR
  2. KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK LITAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  3. REKOMENDASI PENETAPAN DLKR / DLKP PELABUAHAN PENGUMPUL
  4. SERTIFIKAT PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM
  5. SERTIFIKAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAPAL ANGKUTAN PENYEBRANGAN
  6. REKOMENDASI DERMAGA / TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIR / PELABUHAN KHUSUS (DUKS/TUKS/PELSUS)
  7. REKOMENDASI RENCANA INDUK PELABUHAN REGIONAL
  8. REKOMENDASI PENGERUKAN DAN REKLAMASI
  9. REKOMENDASI DAN PENGUJIAN DUKS / TUKS / PELSUS
  10. REKOMENDASI IJIN TRAYEK / IZIN OPERASI ANGKUTAN ANTAR KOTA, ANTAR PROVINSI (AKAP) YANG MELAMPAUI WILAYAH DAERAH PROVINSI
  11. SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN EVALUASI LAPORAN STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, BATUAN DAN BARA
  12. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  13. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  14. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN TELUR TETAS ANTAR PROVINSI/PULAU
  15. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN DAY OLD CHICK (DOC)/DAY OLD DUCK (DOD) ANTAR PROVINSI/PULAU
  16. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (DAGING) ANTAR PROVINSI/PULAU
  17. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (TELUR KONSUMSI) ANTAR PROVINSI/PULAU
  18. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (KULIT UNTUK PANGAN) ANTAR PROVINSI/PULAU
  19. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK NON PANGAN ASAL HEWAN (BAHAN BAKU PAKAN TERNAK) YAITU TEPUNG TULANG, TEPUNG DARAH, CHICKEN FEATHER MEAL (CFM), MEAT BONE MEAL (MBM), POULTRY MEAT MEAL (PMM), DAN FISH MEAL ANTAR PULAU/PROVINSI FEATHER MEAL
  20. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN OBAT HEWAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  21. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  22. IZIN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  23. IZIN LINGKUNGAN
  24. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  25. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  26. PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI
  27. IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  28. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
  29. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) ANDON
  30. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D. 30. GT
  31. SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)
  32. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN (IKAN, UDANG, RUMPUT LAUT, MUTIARA) YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAMA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  33. IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  34. IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI
  35. IZIN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU TERKECIL
  36. IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  37. IZIN LOKASI REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  38. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
  39. IZIN PEMANFAATAN AIR LAUT 0-12 MIL LAUT
  40. IZIN PENGELOLAAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI
  41. IZIN USAHA TAMBAK GARAM
  42. IZIN USAHA BIOTEKNOLOGI LAUT
  43. IZIN USAHA BIOFARMANOLOGI LAUT
  44. IZIN PENGELOLAAN PEMASANGAN KABEL/PIPA BAWAH LAUT
  45. IZIN PENGELOLAAN PEMASANGAN PENGANGKATAN BENDA MUATA KAPAL
  46. IZIN USAHA PARIWISATA ALAM PERAIRAN/WISATA BAHARI
  47. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS DIBAWAH 6.000 M3/TAHUN
  48. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)
  49. IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI ATAU PADA AREAL TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
  50. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
  51. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBK)
  52. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DENGAN JANGKA WAKTU DAN VOLUME TERTENTU
  53. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN MAKSIMAL 5 HA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL
  54. IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM)
  55. IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA) DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (IUPSWA) PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI DAN TAHURA
  56. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHKHTR) DAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKHKM) PADA HUTAN PRODUKSI
  57. IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA BLOK PEMANFAATAN TRADISIONAL TAHURA, HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI
  58. SURAT IZIN PENGEBORAN (SIP)
  59. SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (SIPA)
  60. SURAT IZIN PENGGALIAN DAN PEMAKAIAN SUMUR AIR TANAH UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL
  61. PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  62. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  63. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  64. SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR) MINERLA LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
  65. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN / ATAU PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KOMODITAS TAMBANGNYA BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG SAMA
  66. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  67. IZIN USAHA PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  68. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  69. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  70. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IZIN OPERASI) KAPASITAS DIATAS 200 KVA
  71. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  72. IZIN SEMENTARA UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  73. IZIN PRINSIP UNTUK PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN
  74. IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK (BARU DAN PERPANJANGAN)
  75. KARTU IZIN MELEDAKAN (KIM)
  76. PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PMDN ATAU PMDN MENJADI PMA
  77. PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
  78. PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS
  79. PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
  80. PERSETUJUAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
  81. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN
  82. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  83. PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI
  84. LEGALITAS TAHUNAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)
  85. LEGALITAS TAHUNAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
  86. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI
  87. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  88. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  89. IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  90. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  91. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  92. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  93. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DIDALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  94. IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENGUMPAN TIPE B
  95. IZIN PERSETUJUAN PENGEOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B
  96. PENETAPAN RENCANA INDUK DAN DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  97. PENETAPAN TERMINAL DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  98. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
  99. IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAN 1 (SATU) DAERAH PROVINSI, TERDIRI DARI :
  100. IZIN ANGKUTAN BRT
  101. IZIN PENYENGGARAAN ANGKUTAN BARANG LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  102. IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
  103. PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)
  104. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  105. IZIN OPRASIONAL SEMENTARA RUMAH SAKIT KELAS B
  106. IZIN PRINSIP INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL (IKOT)
  107. IZIN LABORATORIUM UTAMA
  108. IZIN PRODUKSI KOSMETIK GOL B
  109. PENERBITAN PERIZINAN LABORATORIUM
  110. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  111. PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  112. IZIN OPERASIONAL PRAMUWISATA
  113. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA
  114. IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2) PENGECER TERDAFTAR
  115. IZIN REPARATIR/PERBAIKAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
  116. IZIN USAHA INDUSTRI PERLUASAN MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  117. IZIN USAHA INDUSTRI PERLUASAN TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  118. PERSETUJUAN PRINSIP
  119. SURAT IZIN USAHA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  120. SURAT IZIN USAHA TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
  121. PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR, KECUALI :
  122. PENERBITAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BAGI INDUSTRI BESAR, KECUALI:
  123. PENERBITAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  124. IZIN PEMANFAATAN RUANG
  125. IZIN DISPENSASI JALAN
  126. IZIN AIR PERMUKAAN (AP)
  127. IZIN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
  128. IZIN USAHA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LINTAS KAB/KOTA
  129. IZIN USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LINTAS KAB/KOTA
  130. IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
  131. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
  132. IZIN PENANAMAN MODAL
  133. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  134. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
  135. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  136. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  137. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  138. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  139. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
  140. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)
  141. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENANAMAN MODAL
  142. REKOMENDASI TERKAIT DENGAN PERMOHONAN IUPHHK-HA DAN IUPHHK-HTI DAN PERLUASAN AREA KERJA IUPHHK-HA DAN IUPHHK-HTI
  143. REKOMENDASI IZIN USAHA SILVOPASTURE (IUPK-SP)
  144. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
  145. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL DENGAN LUAS DIATAS 5HA
  146. REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
  147. REKOMENDASI ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN
  148. REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) PUSAT
  149. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IIOT)
  150. REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) PUSAT
  151. REKOMENDASI IZIN PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKES
  152. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI KOSMETIKA GOL. A
  153. REKOMENDASI IZIN USAHA PRODUK KOSMETIK
  154. REKOMENDASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI IZIN INDUSTRI FARMASI
  155. REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B PENDIDIKAN
  156. PERSETUJUAN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN SEGAR DALAM NEGERI BAGI PEMOHON YANG MEMILIKI SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (JMKP)
  157. PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN
  158. REKOMENDASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN LINTAS KAB / KOTA
  159. SURAT TANDA PENDAFTARAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (PUSAT NTB)
  160. SURAT TANDA PENDAFTARAN CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DAN PERLA
  161. REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN UMUM
  162. REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS
  163. REKOMENDASI PENETAPAN DLKR / DLKP PELABUAHAN UTAMA
  164. REKOMENDASI UNTUK PENERBITAN PEDAGANG GULA ANTAR PULAU (PGAPT) DAN SURAT PERSETUJUAN PERDAGANAN GUALA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP)
  165. SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)
  166. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  167. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  168. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) MINERAL DAN BATUBARA
  169. REKOMENDASI PEMBANGUNAN SPDN
  170. SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL PERIKANAN (SKPHP)
  171. REKOMENDASI PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
  172. SERTIFIKASI PENGGOLONGAN RESTORAN / RUMAH MAKAN
  173. REKOMENDASI PERSYARATAN DASAR PENGGOLONGAN KELAS HOTEL
  174. REKOMENDASI USULAN KERJA INDUSTRI SENI BUDAYA UTNUK DI PATENKAN
  175. REKOMENDASI PENGSIAN KESENIAN DALAM RANGKA KERJA SAMA LUAR NEGERI
  176. IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
  177. PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id