Profil PTSP


PTSP - Provinsi Riau

Nama Institusi

Provinsi Riau

Alamat Kantor

Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1-2, Komplek Perkantoran Gubernur Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Pekanbaru, Riau

Nama Pimpinan

Evarefita,SE, M.Si

Telepon

+62761-39119

Fax

+62761-390117

Website

dpmptsp.riau.go.id

Email

dpmptsp@riau.go.id

Latitude/Lintang

0° 31' 1.00'' N

Longitude/Bujur

101° 26' 46.00'' E

Kontak 1

Iga Retnomo, S.P

Kontak 2

Vera Angelika OK,S.T,M.T

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Riau
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  3. IZIN USAHA PERLUASAN UNTUK BERBAGAI SEKTOR USAHA
  4. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  5. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
  6. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUOHHBK-HA)
  7. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN MAKSIMAL 5 HA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL
  8. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS DIBAWAH 6.000 M3/TAHUN
  9. IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HAASIL HUTAN KAYU
  10. IZIN PERUBAHAN NAMA/PENANGGUNGJAWAB IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
  11. IZIN PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI UTAMA PADA IPPK
  12. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)
  13. IZIN PEMANFAATAN KAYU
  14. IZIN PINDAH LOKASI IUPHH
  15. IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR
  16. REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUHHBK-HA) KEPADA MENTRI.
  17. REKOMENDASI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
  18. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
  19. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  20. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  21. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  22. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH
  23. IZIN PERSETUJUAN PERLUASAN LAHAN
  24. IZIN PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS TANAMAN
  25. IZIN PERSETUJUAN DIVERSIFIKASI USAHA
  26. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK UNTUK IUP YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
  27. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK PERUBAHAN JENIS TANAMAN YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
  28. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK DIVERSIFIKASI USAHA YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
  29. IZIN PENGELUARAN HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  30. IZIN PEMASUKAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  31. IZIN PEMASUKAN PRODUK ASAL HEWAN DAN NON ASAL HEWAN DARI DAN ANATR PROVINSI/PULAU
  32. IZIN PENGELUARAN HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  33. IZIN PENGELUARAN PRODUK ASAL HEWAN DAN NON ASAL HEWAN DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  34. IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN/VAKSIN DARI DAN KEWILAYAH PROVINSI (ANTAR PROVINSI/PULAU DALAM WILAYAH RI)
  35. IZIN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  36. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D. 30. GT
  37. SURAT IZIN KAPAL PENAGKAP IKAN (SIKPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D 30 GT
  38. BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP) UNTUK KEPEMILIKAN 1 (SATU) UNIT KAPAL BOBOT > 5 S.D 10 GT
  39. SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA IKAN AIR LAUT
  40. SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
  41. SURAT IZIN PEMASARAN PERIKANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
  42. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  43. IZIN PENGGALIAN AIR TANAH
  44. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  45. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
  46. IZIN JURU BOR AIR TANAH
  47. IZIN PERUSAHAAN PEMBORAN AIR TANAH
  48. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  49. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IZIN OPERASI) KAPASITAS DIATAS 200 KVA
  50. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  51. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KEBUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  52. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  53. IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKATAN DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
  54. IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGELOHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
  55. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) MINERAL DAN BATUBARA
  56. REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  57. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) MINERAL DAN BATUBARA
  58. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TERHADAP PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KAPASITAS 25 KVA S/D 200 KVA
  59. IZIN PENGAKUAN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) CABANG
  60. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG
  61. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  62. SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)
  63. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  64. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  65. IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM MADYA
  66. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI BAHAN OBAT (PBFBO) CABANG
  67. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS A
  68. REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS A
  69. REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) PUSAT
  70. REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
  71. REKOMENDASI IZIN USAHA PRODUK KOSMETIK
  72. REKOMENDASI SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
  73. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IIOT)
  74. REKOMENDASI IZIN SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI
  75. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN INSTITUSI PENGUJI KALIBRASI ALAT KESEHATAN
  76. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN RADIOTERAPI UNTUK RUMAH SAKIT KELAS A DAN B
  77. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
  78. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
  79. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
  80. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  81. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
  82. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (LPTKS-AKL)
  83. IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
  84. IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI
  85. IZIN OPERASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DALAM WILAYAH PROVINSI
  86. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI
  87. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  88. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG
  89. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
  90. IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT DAN PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT
  91. IZIN USAHA TALLY MANDIRI
  92. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
  93. IZIN USAHA PERANTARA JUAL BELI DAN ATAU SEWA KAPAL
  94. IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL
  95. IZIN USAHA KEAGENAN KAPAL
  96. IZIN LOKASI, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  97. IZIN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL
  98. IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  99. IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  100. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  101. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DI DALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  102. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  103. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  104. IZIN PENGADAAN DAN PEMBANGUNAN PERKERTEAAPIAN KHUSUS, IZIN OPERASI, DAN PENETAPAN JALUR PERKERTAAPIAN KHUSUS YANG JARINGANNYA MELEBIHI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1(SATU) PROVINSI
  105. REKOMENDASI PENETAPAN TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
  106. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  107. IZIN USAHA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LINTAS KAB/KOTA
  108. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  109. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  110. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
  111. IZIN USAHA INDUSTRI BESAR
  112. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  113. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  114. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI BESAR BAGI INDUSTRI BESAR
  115. PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id