Profil PTSP


PTSP - Provinsi Jawa Barat

Nama Institusi

Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

Jl. Sumatera No. 50 Bandung

Nama Pimpinan

Dr.Ir.H Dadang Mohamad, MSCE

Telepon

+62224-237369

Fax

+62224-237081

Website

dpmptsp.jabarprov.go.id

Email

dpmptsp@jabarprov.go.id

Latitude/Lintang

6° 54' 29.00'' S

Longitude/Bujur

107° 36' 43.00'' E

Kontak 1

Dwi Agus Sulistyo, ST, M.T.

dwiagus@jabar.go.id

Kontak 2

Dra. Teti Rachmawati, MAB

tetirachmawati33@gmail.com

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Jawa Barat
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN PRINSIP
  2. IZIN PENDIRIAN SMK SWASTA
  3. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  4. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  5. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  6. IZIN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  7. REKOMENDASI IZIN LABORATORIUM
  8. REKOMENDASI IZIN SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI
  9. REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) PUSAT
  10. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS A
  11. REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS A
  12. IZIN LABOLATORIUM KESEHATAN
  13. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN RADIOTERAPI UNTUK RUMAH SAKIT KELAS A DAN B
  14. REKOMENDASI IZIN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
  15. IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS PERORANGAN
  16. IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
  17. REKOMENDASI SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
  18. REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
  19. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IIOT)
  20. REKOMENDASI IZIN USAHA PRODUK KOSMETIK
  21. SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (SIPA)
  22. SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
  23. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL DENGAN LUAS DIATAS 5HA
  24. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
  25. IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
  26. IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
  27. PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
  28. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
  29. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (LPTKS-AKL)
  30. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA BURSA KERJA
  31. IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA LNDONESIA SWASTA
  32. PERMOHONAN PENDIRIAN KANTOR CABANG PELAKSANAAN PENEMPATAN
  33. MENDASI PENDIRIAN LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (LPTKS-AKAD)
  34. REKOMENDASI KEPADA SWASTA DALAM PENGELENGGARAAN PAMERAN BURSA KERJA/JOB FAIR SKALA PROVINSI
  35. REKOMENDASI TERHADAP PERIJINAN MAGANG KE LUAR NEGERI
  36. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  37. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  38. SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  39. IZIN LINGKUNGAN
  40. IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAN 1 (SATU) DAERAH PROVINSI, TERDIRI DARI :
  41. IZIN USAHA ANGKUTAN
  42. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI
  43. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  44. IZIN TRAYEK KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
  45. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
  46. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG
  47. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
  48. IZIN USAHA TALLY MANDIRI
  49. IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT DAN PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT
  50. IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
  51. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  52. IZIN PENGEOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  53. IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  54. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  55. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  56. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DI DALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  57. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  58. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
  59. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KHAS USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
  60. IZIN PENDAFTARAN PM
  61. IZIN PENANAMAN MODAL
  62. IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG
  63. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  64. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
  65. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D. 30. GT
  66. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
  67. IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI
  68. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN (IKAN, UDANG, RUMPUT LAUT, MUTIARA) YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAMA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  69. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  70. IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  71. TANDA DAFTAR USAHA KAWASAN PARIWISATA
  72. IZIN PEMASUKAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  73. IZIN PENGELUARAN TERNAK DARI DAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  74. REKOMENDASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN LINTAS KAB / KOTA
  75. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  76. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
  77. IZIN PEMBANGUNA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  78. IZIN USAHA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LINTAS KAB/KOTA
  79. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  80. IZIN PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS TANAMAN
  81. IZIN PERSETUJUAN DIVERSIFIKASI USAHA
  82. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH
  83. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
  84. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)
  85. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM YANG BERSIFAT NON KOMERSIL DENGAN LUAS MAKSIMAL 5 HA
  86. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
  87. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  88. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  89. IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH
  90. IZIN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM
  91. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA
  92. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA
  93. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN / ATAU PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KOMODITAS TAMBANGNYA BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG SAMA
  94. IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKATAN DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
  95. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  96. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
  97. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KEBUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  98. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  99. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  100. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  101. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IZIN OPERASI) KAPASITAS DIATAS 200 KVA
  102. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TERHADAP PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KAPASITAS 25 KVA S/D 200 KVA
  103. IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2) PENGECER TERDAFTAR
  104. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA
  105. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
  106. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB
  107. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  108. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
  109. IZIN USAHA INDUSTRI BESAR
  110. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id