Profil PTSP


PTSP - Provinsi Kalimantan Barat

Nama Institusi

Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor

Jl. Ahmad Sood No. 1, Pontianak

Nama Pimpinan

Drs. Junaidi, M.M.

Telepon

+6282251218898

Fax

+62561768690

Website

www.bpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Email

ptsp_kalbar@yahoo.com

Latitude/Lintang

0° 2' 24.00'' S

Longitude/Bujur

109° 20' 3.00'' E

Kontak 1

Drs. Junaidi, M.M.

ptsp_kalbar@yahoo.com

Kontak 2

Gusnadi

ptsp_kalbar@yahoo.com

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Kalimantan Barat
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH
  2. IZIN PRINSIP UNTUK PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN
  3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  4. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  5. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  6. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  7. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
  8. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  9. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  10. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  11. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  12. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IZIN OPERASI) KAPASITAS DIATAS 200 KVA
  13. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA
  14. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA
  15. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  16. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN
  17. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS DIBAWAH 6.000 M3/TAHUN
  18. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUOHHBK-HA)
  19. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  20. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  21. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
  22. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)
  23. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  24. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  25. IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2) PENGECER TERDAFTAR
  26. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TOKO BEBAS BEA
  27. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  28. IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  29. IZIN USAHA INDUSTRI BESAR
  30. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  31. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  32. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  33. IZIN PENGGALIAN AIR TANAH
  34. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
  35. PERSETUJUAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
  36. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
  37. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
  38. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
  39. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D. 30. GT
  40. SURAT IZIN KAPAL PENAGKAP IKAN (SIKPI) UNTUK BOBOT > 5 S.D 30 GT
  41. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
  42. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  43. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  44. PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  45. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENANAMAN MODAL
  46. IZIN LOKASI, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  47. IZIN PENGADAAN DAN PEMBANGUNAN PERKERTEAAPIAN KHUSUS, IZIN OPERASI, DAN PENETAPAN JALUR PERKERTAAPIAN KHUSUS YANG JARINGANNYA MELEBIHI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1(SATU) PROVINSI
  48. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DIDALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  49. IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  50. IZIN PENGERJAAN PENGERUKAN WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  51. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  52. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  53. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  54. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DI DALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  55. PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR, KECUALI :
  56. PENERBITAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BAGI INDUSTRI BESAR, KECUALI:
  57. PENERBITAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  58. REKOMENDASI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
  59. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
  60. REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) RESTORASI HASIL EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
  61. REKOMENDASI ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN
  62. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  63. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS A
  64. REKOMENDASI IZIN USAHA PRODUK KOSMETIK
  65. REKOMENDASI PENGSIAN KESENIAN DALAM RANGKA KERJA SAMA LUAR NEGERI
  66. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id