Profil PTSP


PTSP - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Institusi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor

Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Pimpinan

Ir. Suyata

Telepon

+62274-374022

Fax

+62274-384827

Website

ptsp.jogjaprov.go.id

Email

kp2tsp@jogjaprov.go.id

Latitude/Lintang

7° 48' 32.00'' S

Longitude/Bujur

110° 22' 11.00'' E

Kontak 1

Ir. Suryo Subroto

suryo_subroto@yahoo.com

Kontak 2

Ir. Suyata

suyata62@gmail.com

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  2. IZIN AKTA PENDIRIAN BADAN KOPERASI PRIMER DAN SEKUNDER
  3. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)
  4. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  5. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  6. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  8. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
  9. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENANAMAN MODAL
  10. INSENTIF DAERAH DAN / ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH SESUAI KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL
  11. IZIN USAHA
  12. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  13. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  14. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB
  15. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
  16. REKOMENDASI PENERBITAN SIUP-MB BAGI DISTRIBUTOR
  17. REKOMENDASI UNTUK PENERBITAN PEDAGANG GULA ANTAR PULAU (PGAPT) DAN SURAT PERSETUJUAN PERDAGANAN GUALA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP)
  18. SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)
  19. PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR, KECUALI :
  20. PENERBITAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  21. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS A
  22. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  23. IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM MADYA
  24. REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM UTAMA
  25. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG
  26. REKOMENDASI IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) PUSAT
  27. REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) PUSAT
  28. IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN
  29. REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
  30. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IIOT)
  31. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  32. REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA LABORATORIUN KLINIK KHUSUS
  33. SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)
  34. REKOMENDASI IZIN INDUSTRI KOSMETIKA GOL. A
  35. REKOMENDASI SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)
  36. REKOMENDASI IZIN SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI
  37. IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAN 1 (SATU) DAERAH PROVINSI, TERDIRI DARI :
  38. IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI
  39. IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG
  40. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  41. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG
  42. PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
  43. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
  44. IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA LNDONESIA SWASTA
  45. IZIN USAHA PENGERAH TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA / LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
  46. IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
  47. IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
  48. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORMAS DAN LSM
  49. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS DIBAWAH 6.000 M3/TAHUN
  50. IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HAASIL HUTAN KAYU
  51. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)
  52. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHKHTR) DAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHHKHKM) PADA HUTAN PRODUKSI
  53. IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA) DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (IUPSWA) PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI DAN TAHURA
  54. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  55. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  56. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  57. IZIN LINGKUNGAN
  58. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  59. IZIN PENGGALIAN AIR TANAH
  60. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  61. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
  62. IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH
  63. SURAT IZIN JURU BOR (SIJB)
  64. IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI MINERAL LOGAM
  65. IZIN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM
  66. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
  67. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  68. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) MINERAL DAN BATUBARA
  69. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  70. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  71. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  72. IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN PENGAIRAN DAN LAHAN PADA DAERAH SEMPADAN DAN SALURAN/SUNGAI
  73. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
  74. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  75. IZIN USAHA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LINTAS KAB/KOTA
  76. IZIN PEMBANGUNA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  77. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
  78. SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)
  79. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
  80. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
  81. SURAT IZIN PEMASARAN PERIKANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
  82. IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  83. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN (IKAN, UDANG, RUMPUT LAUT, MUTIARA) YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAMA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  84. IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  85. IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  86. TANDA DAFTAR USAHA JASA PRAMUWISATA.
  87. IZIN LOKASI LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  88. IZIN USAHA PERIKANAN
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id