Profil PTSP


PTSP - Provinsi Papua Barat (KTI)

Nama Institusi

Provinsi Papua Barat (KTI)

Alamat Kantor

Jl. brigjen marinir abraham, Manokwari

Nama Pimpinan

BUNGARAN SITANGGANG, SE, MM

Telepon

+62986-212242

Fax

+62-

Website

investinwestpapua.com

Email

bpmp2tpapuabarat@yahoo.com

Latitude/Lintang

0° 51' 53.00'' S

Longitude/Bujur

134° 4' 32.00'' E

Kontak 1

BUNGARAN SITANGGANG, SE, MM

bungaransitanggang1@gmail.com

Kontak 2

Bambang Adi Atmojo

bpmp2tpapuabarat@yahoo.com

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Papua Barat (KTI)
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN PRINSIP
  2. IZIN USAHA
  3. IZIN USAHA PERLUASAN
  4. IZIN USAHA PENGGABUNGAN
  5. IZIN USAHA TETAP
  6. IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAN 1 (SATU) DAERAH PROVINSI, TERDIRI DARI :
  7. IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
  8. IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA
  9. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  10. IZIN LOKASI, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  11. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG
  12. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
  13. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  14. IZIN TRAYEK KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
  15. IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  16. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  17. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  18. PENETAPAN TERMINAL DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  19. IZIN USAHA PERIKANAN
  20. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) ANDON
  21. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
  22. BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP) UNTUK KEPEMILIKAN 1 (SATU) UNIT KAPAL BOBOT > 5 S.D 10 GT
  23. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
  24. SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)
  25. IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI
  26. IZIN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU TERKECIL
  27. IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  28. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS DIBAWAH 6.000 M3/TAHUN
  29. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DENGAN JANGKA WAKTU DAN VOLUME TERTENTU
  30. IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HAASIL HUTAN KAYU
  31. REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) RESTORASI HASIL EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
  32. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
  33. REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
  34. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  35. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
  36. PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR, KECUALI :
  37. PENERBITAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) BAGI INDUSTRI BESAR, KECUALI:
  38. PENERBITAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA LINTAS DAERAH KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  39. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB
  40. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
  41. REKOMENDASI UNTUK PENERBITAN PEDAGANG GULA ANTAR PULAU (PGAPT) DAN SURAT PERSETUJUAN PERDAGANAN GUALA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP)
  42. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
  43. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
  44. IZIN PENGGALIAN AIR TANAH
  45. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
  46. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
  47. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  48. IZIN PRINSIP INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL (IKOT)
  49. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  50. SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)
  51. IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  52. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS B
  53. IZIN OPRASIONAL SEMENTARA RUMAH SAKIT KELAS B
  54. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
  55. SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR) MINERLA LOGAM, BATUBARA, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
  56. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN / ATAU PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KOMODITAS TAMBANGNYA BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG SAMA
  57. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA
  58. PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  59. IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI BATUBARA
  60. IZIN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA
  61. IZIN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM
  62. IZIN PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUAN
  63. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
  64. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KEBUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  65. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  66. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  67. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
  68. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA ANTAR KERJA LOKAL (LPTKS-AKL)
  69. PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
  70. REKOMENDASI VISA UNTUK BEKERJA, IMTA
  71. REKOMENDASI PENCABUTAN IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA / BURUH
  72. IZIN USAHA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN LINTAS KAB/KOTA
  73. IZIN PEMBANGUNA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  74. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  75. TANDA DAFTAR USAHA DAYA TARIK WISATA
  76. IZIN USAHA KAWASAN PARIWISATA
  77. TANDA DAFTAR USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA
  78. TANDA DAFTAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA
  79. TANDA DAFTAR USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
  80. TANDA DAFTAR USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI.
  81. TANDA DAFTAR USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
  82. TANDA DAFTAR USAHA JASA PRAMUWISATA.
  83. TANDA DAFTAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
  84. TANDA DAFTAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA
  85. TANDA DAFTAR USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA
  86. TANDA DAFTAR USAHA WISATA TIRTA
  87. TANDA DAFTAR USAHA SPA
  88. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN RADIOTERAPI UNTUK RUMAH SAKIT KELAS A DAN B
  89. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG
  90. IZIN PENGAKUAN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) CABANG
  91. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
  92. IZIN PEMANFAATAN RUANG
  93. IZIN GALIAN TANAH UNTUK PENEMPATAN UTILITAS KOTA PADA RUMIJA
  94. IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN PENGAIRAN DAN LAHAN PADA DAERAH SEMPADAN DAN SALURAN/SUNGAI
  95. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN BIBIT TERNAK ANTAR PROVINSI/PULAU
  96. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  97. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN TELUR TETAS ANTAR PROVINSI/PULAU
  98. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN DAY OLD CHICK (DOC)/DAY OLD DUCK (DOD) ANTAR PROVINSI/PULAU
  99. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (DAGING) ANTAR PROVINSI/PULAU
  100. IZIN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (SUSU OLAHAN) ANTAR PROVINSI/PULAU
  101. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (TELUR KONSUMSI) ANTAR PROVINSI/PULAU
  102. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN (KULIT UNTUK PANGAN) ANTAR PROVINSI/PULAU
  103. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK NON PANGAN ASAL HEWAN (BAHAN BAKU PAKAN TERNAK) YAITU TEPUNG TULANG, TEPUNG DARAH, CHICKEN FEATHER MEAL (CFM), MEAT BONE MEAL (MBM), POULTRY MEAT MEAL (PMM), DAN FISH MEAL ANTAR PULAU/PROVINSI FEATHER MEAL
  104. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK PANGA ASAL HEWAN (KULIT BAHAN INDUSTRI) ANTAR PROVINSI/PULAU
  105. SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  106. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  107. IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (IPBBM)
  108. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  109. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id