Profil PTSP


PTSP - Provinsi Lampung

Nama Institusi

Provinsi Lampung

Alamat Kantor

Jl. Cut Mutiah No. 25, Teluk Betung, Provinsi Lampung

Nama Pimpinan

Drs. Intizam

Telepon

+62721-482028

Fax

+62721-482372

Website

investasi.lampungprov.go.id

Email

dpmptsplpg@gmail.com

Latitude/Lintang

5° 20' 3.20'' S

Longitude/Bujur

105° 15' 31.60'' E

Kontak 1

Rozi Maesa Putra

Kontak 2

Wan M. Nasir

Status SPIPISE

ADA

Status Pembentukan Satgas

TERBENTUK


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Provinsi Lampung
TAHUN 2018
Daftar Izin dan Non Izin
  1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
  2. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  3. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  4. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
  5. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
  6. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)
  7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
  8. IZIN PERLUASAN (IUI PERLUASAN)
  9. IZIN USAHA INDUSTRI;
  10. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)
  11. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  12. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG LOKASINYA LINTAS KAB/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  13. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  14. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH
  15. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  16. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA
  17. IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HAASIL HUTAN KAYU
  18. IZIN PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI UTAMA PADA IPPK
  19. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HUTAN KAYU (IUPHHK) KAPASITAS DIBAWAH 6.000 M3/TAHUN
  20. IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
  21. IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA) DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (IUPSWA) PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI DAN TAHURA
  22. IZIN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG
  23. IZIN PENGAKUAN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) CABANG
  24. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (IUKOT)
  25. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN MAKSIMAL 5 HA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL
  26. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK UNTUK IUP YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
  27. IZIN PEMANFAATAN RUANG
  28. IZIN USAHA PETERNAKAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
  29. IZIN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  30. IZIN GALIAN KABEL TELEKOMUNIKASI
  31. PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
  32. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA
  33. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
  34. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA
  35. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
  36. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  37. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  38. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PERTAHUN
  39. IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH
  40. SURAT IZIN PENGEBORAN (SIP)
  41. SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (SIPA)
  42. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KEBUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
  43. IZIN LABORATORIUM
  44. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KHAS USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
  45. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM YANG ANGGOTA KOPERASI LINTAS KABUPATEN/KOTA
  46. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA
  47. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  48. IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA LNDONESIA SWASTA
  49. IZIN TRAYEK
  50. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)
  51. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
  52. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN DAY OLD CHICK (DOC)/DAY OLD DUCK (DOD) ANTAR PROVINSI/PULAU
  53. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN PRODUK NON PANGAN ASAL HEWAN (BAHAN BAKU PAKAN TERNAK) YAITU TEPUNG TULANG, TEPUNG DARAH, CHICKEN FEATHER MEAL (CFM), MEAT BONE MEAL (MBM), POULTRY MEAT MEAL (PMM), DAN FISH MEAL ANTAR PULAU/PROVINSI FEATHER MEAL
  54. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN BIBIT TERNAK ANTAR PROVINSI/PULAU
  55. SURAT IZIN PENGEBORAN (SIP)
  56. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IZIN OPERASI) KAPASITAS DIATAS 200 KVA
  57. IZIN PRODUKSI BENIH BINA
  58. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
  59. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
  60. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
  61. IZIN USAHA PERIKANAN
  62. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)
  63. IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN
  64. IZIN PERSETUJUAN PENGEOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B
  65. IZIN USAHA JASA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN
  66. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
  67. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER) BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KAB/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI DAN PELABUHAN INT
  68. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
  69. IZIN USAHA TALLY MANDIRI
  70. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
  71. IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
  72. IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAN 1 (SATU) DAERAH PROVINSI, TERDIRI DARI :
  73. IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN DIATAS 5 GT SAMPAI DENGAN 30 GT
  74. IZIN PEMBANGUNA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI DAERAH PROVINSI
  75. IZIN PEMASUKAN DAN /ATAU PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN ANTAR PROVINSI/PULAU
  76. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN / ATAU PEMURNIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KOMODITAS TAMBANGNYA BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG SAMA
  77. IZIN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
  78. IZIN GALIAN TANAH UNTUK PENEMPATAN UTILITAS KOTA PADA RUMIJA
  79. IZIN PEMANFAATAN JALAN KOTA UTILITAS
  80. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
  81. IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN, DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM YANG JARINGAN JALURNYA MELINTAS BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
  82. IZIN LINGKUNGAN
  83. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
  84. PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
  85. IZIN PENGANGKATAN ANAK
  86. IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
  87. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Judul

Deskripsi tentang foto kegiatan yang telah diselenggarakan

Tentang Sistem

SISTEM INFORMASI KUALIFIKASI PEMERINGKATAN KELEMBAGAAN PTSP DAERAH untuk memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tautan

Informasi Lain

Alamat

  • Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Indonesia
  • +62 21 5252 008 ext: 3614
  • +62 21-5202045
  • tu.ditbimtek@bkpm.go.id